SUMENEP, (News Madura) — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengerahkan seratusan kadernya, menggelar aksi di depan gedung DPRD setempat, untuk menyampaikan kritik terhadap indikasi tidak profesionalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani sejumlah kasus korupsi. Jumat (20/9/2019).
Mereka berorasi secara bergantian di depan gedung DPRD Sumenep, meminta komisi anti rasuah tersebut menyelesaikan sejumlah kasus besar yang mangkrak, mendesak agar KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi, serta menyerukan agar KPK bersih dari kelompok radikal (anti pancasila).
“Jangan tebang pilih dalam penegakan hukum, KPK harus mampu menjaga independensi, tidak menjadi alat kepentingan elit tertentu. KPK harus bersih dari indikasi kelompok radikal,” kata Korlap aksi, Suryadi, dalam orasinya.
Pemuda yang saat ini menjabat ketua PC PMII Sumenep menegaskan, aksi turun jalan kali ini bertujuan menjaga marwah KPK agar tidak terkontaminasi penumpang gelar di tubuh komisi antikorupsi tersebut.
“Aksi ini, untuk menjaga KPK dari penumpang gelap, dari rongrongan kepentingan politik. Ini merupakan spirit dari PMII untuk KPK dalam upaya menyelamatkan bangsa,” tegasnya.
Mereka membeberkan beberapa contoh kasus besar yang sampai saat ini tidak mampu dituntaskan KPK, selain soal mangkraknya penanganan kasus Bank Century, kasus mega proyek e-KTP juga dituding mahasiswa masih terdapat beberapa elit yang turut menikmati uang haram e-KTP, namun lolos dari jerat KPK.
“Bank Century sampai saat ini tidak jelas, kasus e-KTP mangkrak. Sementara kasus Kemenpora yang baru saja terungkap, terkesan dikebut untuk menjerat orang orang tertentu yang sudah jadi bidikan KPK, disaat yang bersamaan terdapat 3 pimpinan KPK yang menyatakan mundur, masih ada petapan tersangka terhadap Menpora (Imam Nahrawi), ini yang menjadi pertanyaan kami,” terangnya.
Untuk itu, PC PMII Sumenep memandang perlu meminta dukungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep agar KPK tidak tebang pilih dalam menjalankan tugasnya, menyelesaikan kasus lama di KPK, serta KPK harus bersih dari penumpang gelap.
“Jangan sampai KPK jadi biang kerok kekacauan negeri ini,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep sementara, K. Abdul Hamid Ali Munir merespon positif gerakan mahasiswa yang meminta KPK menjunjung tinggi independensi dalam penegakan hukum.
“Kami mendukung aspirasi ini, KPK kan memang harus independen, KPK harus bersih dan tidak tebang pilih, tidak boleh ada pesanan dalam penegakan hukum, tidak boleh ada muatan politis. KPK harus kita dukung bersama dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini,” tegasnya, didampingi wakil ketua dan sejumlah wakil rakyat lainnya.
Ketika ada keraguan dari bawah KPK terindikasi tidak netral, maka kritik tersebut harus ditampung dan diteruskan kepala lembaga di atas, hal ini menjadi bagian dari kontrol sosial.
Bahkan, Hamid menegaskan, semua aspirasi tersebut akan dibawa ke Jakarta sebagai masukan evaluasi kepada KPK, DPR RI, bahkan Presiden Jokowi.
“Berdasarkan aspirasi mahasiswa, akan menjadi kajian kami, nantinya akan diteruskan dengan bersuratan ke DPR RI, Presiden maupun KPK itu sendiri. karena ini aspirasi yang harus disampaikan,” tandasnya.
Wakil Pimpinan DPRD Sumenep sementara, Indra Wahyudi menambahkan bahwa pihaknya juga tidak mau apabila KPK hanya dimanfaatkan orang orang tertentu, KPK harus berdiri tegak memberantas korupsi di negeri ini.
“Kita setuju KPK harus independen. Tidak boleh ada kepentingan dalam menjalankan tugasnya, jangan sampai ada ‘istana’ sendiri di tubuh KPK,” tegas politisi muda Partai Demokrat ini. [imam/faid]
Komentar